PON Aceh Semrawut, Menpora Usut Dugaan Penyelewengan Anggaran

Beritadata - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo beberapa kali mengajukan permintaan maaf terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 yang berlangsung di Aceh-Sumatera Utara. Sejumlah masalah yang terjadi selama pelaksanaan acara dari 8 hingga 20 September 2024 itu muncul ke publik, termasuk masalah infrastruktur, akomodasi, pelayanan bagi atlet dan ofisial, serta dugaan penyelewengan anggaran.

Dito bahkan mengunjungi langsung pelaksanaan PON di Stadion Utama, Desa Sena, Deli Serdang, pada Jumat (13/9). Ia juga sempat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terkait dugaan penyelewengan dana PON. 

Dito berharap setelah koordinasi ini, kepolisian dan kejaksaan dapat memberikan pendampingan, mengingat kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari Satgas Pendampingan Tata Kelola PON XXI 2024, sesuai dengan Keppres Nomor 24 tahun 2024. 

“Kami akan menjalani proses resmi dengan Kejaksaan dan Bareskrim terkait dugaan atau potensi penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut,” ujar Dito Rabu (11/9), mengutip dari Kompas.

Polri Menyatakan Kesiapan

Menanggapi permintaan Menpora, pihak Polri menyatakan kesiapannya untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam pelaksanaan PON XXI 2024. 

"Jika ditemukan adanya pelanggaran terkait pengelolaan keuangan PON, Polri siap melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," ujar Kombes Erdi Adrimurlan Chaniago, Kabag Penum Divisi Humas Polri, di Jakarta.

Polri juga telah membentuk Satgas Pendampingan yang melibatkan Bareskrim Polri serta personel dari Polda Aceh dan Polda Sumatera Utara. Satgas ini akan bekerja sama dengan Kemenpora, Kejagung, dan BPKP untuk memantau kemungkinan penyimpangan anggaran.

"Setiap pihak yang terlibat akan memiliki kesempatan untuk melakukan penyelidikan. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, Polri akan menjalankan proses hukum yang diperlukan," jelasnya.

Satgas Pendampingan ini bertugas memastikan penggunaan anggaran selama PON XXI berjalan sesuai aturan dan mencegah tindak pidana korupsi selama acara nasional tersebut berlangsung.

Erdi juga mengungkapkan bahwa tim Satgas telah dikirim ke dua provinsi penyelenggara PON XXI untuk melakukan investigasi di venue-venue pertandingan. Namun, proses tersebut memerlukan waktu karena mereka masih mengkaji lebih dalam dugaan penyelewengan yang dilaporkan oleh Menpora.

"Kita perlu waktu untuk proses ini. Nanti akan kami sampaikan hasilnya jika ada perkembangan dari tim yang telah berangkat," jelasnya.

Venue Voli Bermasalah

Salah satu lokasi yang menghadapi kendala adalah GOR Voli Indoor Sumut Sport Center, di mana akses menuju tempat tersebut belum sepenuhnya selesai. Berdasarkan pantauan Kompas, kondisi jalan yang belum rampung membuat area sekitar dipenuhi genangan air dan lumpur, serta material sisa konstruksi seperti kayu dan triplek. Kondisi ini membuat para atlet, pelatih, hingga ofisial yang berlatih di sana merasa tidak nyaman akibat debu yang bertebaran di arena pertandingan.

Dito menjelaskan bahwa masalah ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda area tersebut, meskipun sebenarnya venue voli sudah siap digunakan. Ia juga langsung berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memperbaiki akses jalan yang rusak akibat hujan.

"Pascakoordinasi dengan Pak Basuki dari PUPR, akhirnya kami ambil alih dan pusat turun tangan membenahi jalan. Sekarang aksesnya sudah rapi," kata Dito.

Makanan yang Tidak Memadai

Selain masalah fasilitas, pelayanan dan penyediaan makanan bagi para atlet juga menjadi sorotan. Atlet dari beberapa cabang olahraga, seperti panahan dan panjat tebing, mengalami keterlambatan dalam mendapatkan makanan.

Mikhael Agusta, Koordinator Wilayah Aceh Sekretariat Kontingen Kalteng, mengungkapkan bahwa atlet dari kontingennya di Banda Aceh baru mendapatkan makan malam pada Sabtu (7/9) pukul 22.30 WIB. Sarapan juga baru diterima pada Minggu (8/9) pukul 09.50 WIB.

Keterlambatan ini menyebabkan terganggunya persiapan atlet dari kontingen Kalteng, sehingga mereka mengajukan protes terkait layanan yang diberikan, khususnya untuk cabang olahraga panahan dan panjat tebing.